selamat Datang

Terima Kasih kepada sanak yang telah mampir di blog yang sederhana ini,.mohon kritikan dan saran untuk kemajuan blog yang kami kelola ini..
thanks atas partisipasinya,

Selasa, 28 Desember 2010

Pengembangan Pelabuhan Panasahan Tahap Awal Rp78 Miliar

Painan, Desember----

Alokasi dana pengembangan pelabuhan Panasahan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai jasa bongkar muat barang tahap awal sebesar Rp78 miliar

"Tahap pertama kita akan menganggarkan Rp78 miliar untuk pengembangannya," tutur Bupati Pessel, Nasrul Abit usai melakukan peninjauan bersama pengusaha "crude palm oil" (CPO) dan Batubara Kabupaten Pessel dan Muko Muko Provinsi Bengkulu, Rabu (22/12)

Pemkab akan meminta bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bantuan dana dalam pengembangan pelabuhan ini, katanya menambahkan.

Sementara, kepada pengusaha CPO dan batubara yang akan berinvestasi nanti ia harapkan juga ikut berperan serta dalam percepatan pembangunan pelabuhan, seperti dalam membangun tangki CPO, membangun dermaga khusus CPO dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah.

Menurutnya, pengapalan CPO dan batubara dipelabuhan Panasahan Carocok Painan biayanya akan lebih murah dibanding pelabuhan lainnya yang dikelola PT. Pelindo.

Selain itu, dapat mengurangi tingkat kerusakan jalan dan mengurangi tingkat kepadatan arus lalu lintas antara Painan - Padang.

Untuk menjamin kesinambungan pengembangan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan Pemkab Pessel mempunyai komitmen tidak memanfaatkan areal pelabuhan untuk kepentingan lain yang tahun 2011 akan dirumuskan dalam batasan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp)

Pengembangan Pelabuhan Panasahan Beri Multiflier Effect

Painan, Desember----

Pengembangan Pelabuhan Panasahan di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan memberikan "multiflier effect" (manfaat ganda) bagi daerah selain bongkar muat.

Bongkar muat barang di Pelabuhan Panasahan Painan dilakukan terhadap tiga jenis barang. Batubara (Pesisir Selatan), CPO (Pesisir Selatan, Bungo, Muko Muko), General Cargo (Pesisir Selatan, Solok, Kabuapten Mentawai, Kerinci, Bungo, dan Muko Muko) untuk komoditi karet, gambir, kayu manis, cengkeh dan kopi

"Selain meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan daerah juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat," kata Bupati Pessel, Nasrul Abit, Kamis (23/12).

Pelabuhan Panasahan yang kini memiliki luas 50 hektar akan melakukan pengapalan "crude palm oil" (CPO) dan batubara di pelabuhan Panasahan Painan yang tentu biayanya akan lebih murah dibandingkan dengan pelabuhan lainnya.

"Pengusaha-pengusaha CPO dan batubara dari Pessel dan Muko Muko dapat menghemat waktu serta mengurangi tingkat kerusakan jalan dan mengurangi tingkat kepadatan arus lalu lintas antara Painan - Padang bila mengirimkan produksinya melalui Pelabuhan Teluk Bayur," katanya mengakhiri.

Pengembangan Pelabuhan Panasahan Dimulai 2012

Painan, Desember----

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan tahun anggaran 2012 diharapkan Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan sudah dapat dimulai.

"Agar cepat direalisasikan, Pemkab Pessel telah melakukan berbagai kegiatan dalam pengembangan pelabuhan Panasahan," kata Bupati Pessel pada eksposenya di pendopo rumah dinas Bupati, Rabu (22/12).

Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di antaranya pembuatan rencana induk/ masterplan pengembangan pelabuhan Panasahan telah disahkan, dibiayai melalui APBD Provinsi Sumbar tahun 2008.

"Pelabuhan Panasahan Painan dengan luas 50 hektar mulai dibangun tahun 2002 selama lima tahapan dan selesai tahun 2008 dengan fasilitas yang dimiliki yakni Dermaga 70 m x 8 m, causeway 12 m x 6 m, trestle 10 x 8 m, areal darat 100 x 100 dan bangunan pelabuhan/ perkantoran.

Kini, Pelabuhan Panasahan juga sudah melayani kegiatan muat batubara dalam skala kecil (5500 ton) dari hasil tambang oleh PT KSDN di Tapan Kecamatan Basa IV Balai, Pesisir Selatan, kapal perintis serta kapal kargo lainnya.

Sedangkan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pengembangan pelabuhan panasahan telah disahkan dibiayai melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009, sementara, DED Pengembangan Pelabuhan Panasahan akan dibiayai melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2011.

Selain itu untuk Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) akan dibiayai melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2011 Ketua DPRD Pessel, Mardinas N Syair usai peninjauan menyebutkan siap mendukung perencanaan pengembangan yang dilakukan pemkab serta membantu meyakinkan pemerintah pusat dan provinsi untuk pengembangan pelabuhan di daerah ini.

RSUD M.Zein Painan Dinobatkan Jadi RSSIB Terbaik

Painan, Desember----

RSUD Muhammad Zein, Painan Kabupaten Pesisir Selatan dinobatkan sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu Anak (RSSIB) terbaik 2010 yang berkomitmen penuh terhadap pelayanan kesehatan, khususnya terhadap ibu dan anak.

"RSUD M.Zein sangat bangga dan bersyukur karena RS satu satunya dari Sumbar yang memperoleh penghargaan ini," kata Kepala Bidang Pelayanan Medik, Syahrizal Anthony pada pesisirselatan go.id di ruangannya,kamis (23/12)

Penghargaan ini diberikan Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih saat melakukan audiensi dengan pengelola 25 rumah sakit dari 26 provinsi di Indonesia yang menerima penghargaan di Jakarta," katanya menambahkan.

"Ini memotivasi pengelola RS untuk dapat lebih baik kedepannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab,' ucapnya.

RSSIB merupakan salah satu program di Kementerian Kesehatan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di rumah sakit melalui 10 langkah perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.

"Penghargaan diberikan karena keseriusan dan kesungguhan rumah sakit terhadap kesehatan," imbuhnya. RS telah melaksanakan berbagai program kesehatan yang memiliki peran penting dalam penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita. dan RS juga diarahkan untuk memiliki target dalam upayanya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Kedepan RS juga diminta turut memperhatikan mengenai penanganan gizi bayi dan balita disamping meningkatkan program gizi seimbang serta utamakan makanan yang ada di daerah yang mudah didapat.

Kecamatan IV Jurai Juara Umum MTQ Pessel

Painan, Desember----

Kecamatan IV Jurai berhasil meraih juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ke 35 yang berhasil menggeser posisi Kecamatan Bayang yang menang pada 2008.

"Dari delapan jenis lomba yang dipertandingkan pada MTQ Pesisir Selatan 21-25 Desember 2010 ini, dengan kategori putra dan putri, Kecamatan IV Jurai berhasil meraih sebanyak 9 Juara I, 6 juara II dan 1 juara III," kata Ketua Panitia MTQ Pesisir Selatan, Maswar Dedi usai penutupan, Sabtu (25/12).

Ia merinci, Kecamatan IV Jurai berhasil meraih nilai 64 poin dengan 9 juara I, 6 juara II dan 1 juara III sehingga menjadi juara umum pada MTQ kali ini.

Sedangkan, posisi kedua ditempati Kecamatan Pancung Soal dan posisi ketiga diduduki Kecamatan Lengayang. Posisi keempat ditempati Kecamatan Koto XI Tarusan dan kelima kecamaatan Liggo Sari Baganti.

Sementara tuan rumah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan hanya di posisi keenam dan juara umum kecamatan Bayang berada pada posisi ke delapan.

MTQ Pesisir Selatan ke 35 akhirnya hanya diikuti oleh 535 kafilah dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten itu. Pelaksanaan yang berlangsung sejak 22 Desember lalu itu resmi ditutup oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Editiawarman Sabtu sore.

Pessel Lakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Produktif

Painan, Desember----

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan memberdayakan masyarakat melalui ekonomi produktif dan pelatihan ketenagakerjaan dengan sasaran warga pada 2011.

Beberapa sarana prasarana pendukung telah mulai dilengkapi seperti pengadaan mesin bermotor, perbaikan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK), kata Bupati Pessel, Nasrul Abit di Painan, Jumat.

Bupati juga menyampaikan hal ini, menanggapi pandangan umum yang disampaikan anggota DPRD Pessel dari fraksi Partai Amanat Nasional, Kusmanto terhadap penyampaian Nota keuangan R-APBD Pessel 2010.

Peningkatan program pemberdayaan diharapkan perekonomian masyarakat Pessel semakin membaik setiap tahunnya serta mengurangi jumlah rakyat miskin, jelasnya.

Sedangkan, terkait perbaikan sistim birokrasi yang transparan partisipatif dan akuntabel diwujudkan melalui perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan monitoring evaluasi pembangunan.

Disamping itu, pengasawan secara internal oleh inspektorat daerah jugaditingkatkan sehingga target daerah mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat dicapai dalam waktu lima tahun ini.

Pessel Lakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Produktif

Pessel Lakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Produktif


Painan, Desember----

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan memberdayakan masyarakat melalui ekonomi produktif dan pelatihan ketenagakerjaan dengan sasaran warga pada 2011.

Beberapa sarana prasarana pendukung telah mulai dilengkapi seperti pengadaan mesin bermotor, perbaikan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK), kata Bupati Pessel, Nasrul Abit di Painan, Jumat.

Bupati juga menyampaikan hal ini, menanggapi pandangan umum yang disampaikan anggota DPRD Pessel dari fraksi Partai Amanat Nasional, Kusmanto terhadap penyampaian Nota keuangan R-APBD Pessel 2010.

Peningkatan program pemberdayaan diharapkan perekonomian masyarakat Pessel semakin membaik setiap tahunnya serta mengurangi jumlah rakyat miskin, jelasnya.

Sedangkan, terkait perbaikan sistim birokrasi yang transparan partisipatif dan akuntabel diwujudkan melalui perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan monitoring evaluasi pembangunan.

Disamping itu, pengasawan secara internal oleh inspektorat daerah jugaditingkatkan sehingga target daerah mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat dicapai dalam waktu lima tahun ini.

Jumat, 24 Desember 2010

8.846 RTSM di Pessel Terima Santunan PKH

8.846 RTSM di Pessel Terima Santunan PKH
Desember 2010

Painan, Desember--

Sebanyak 8.846 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada tujuh kecamatan, di Kabupaten Pesisir memperoleh santunan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun ini.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pessel, Zefnihan memaparkan penerima santunan tersebut terdiri dari 603 RTSM di Kecamatan Koto XI Tarusan, 736 RTSM di Bayang, 1.154 RTSM di Sutera, 1.318 RTSM di, 2.393 RTSM di Linggo Sari Baganti, 1191 RTSM di Pancung Soal dan 1.251 RTSM di Lunang Silaut.

Menurutnya, PKH merupakan salah satu dari program Nasional yang mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan di mana setiap kepala menerima santuan maksimal sebesar Rp2,2 juta tergantung jumlah tanggungan dalam keluarga tersebut. Bantuan itu akan dicarikan dalam 4 tahap setiap tahunnya, katanya.

Dengan adanya program ini, katanya, angka kemiskinan yang mencapai 41 ribu KK pada tahun 2005 mampu ditekan sebesar 29 persen menjadi 30 ribu KK pada tahun 2009.

Kini masih ada sekitar 22 ribu KK miskin lagi di Pessel yang perlu mendapat sentuhan PKH sehingga anak-anak dapat bersekolah dan masyarakat yang sakit dapat berobat ke dokter, tambahnya.

Sementara, kriteria penerima santunan PKH tersebut dinilai naik dri segi kesehatan maupun pendidikan. Di bidang kesehatan yaitunya ibu hamil, nifas, balita dan bidang pendidikan SD/sederajat sampai tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Pertama) atau sederaja

Pessel Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Pessel Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Desember 2010

Painan, Desember----

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk tahun 2011 yang ditekankan pada jalan-jalan mitigasi bencana serta penyelesaian program-program yang belum rampung di tahun 2010.

"Peningkatan akses ke sentara-sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan pengembangan pariwisata serta ke lokasi transmigrasi serta peningkatan jalan dan perbaikan jembatan masih terus dilakukan," kata Bupati Pessel, Nasrul Abit.

Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan infrastruktur terutama jalan-jalan antar daerah yang memerlukan perbaikan.

Jalan yang menghubungkan Kampung Koto Merapak Nagari Padang XI Punggasan dengan Kampung Koto Panjang Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti, serta perbaikan jembatan gantung Pasar Barung Barung Balantai, Koto Panjang Kecamatan Koto XI Tarusan juga mendapat perhatian.

"Pembangunan jalan dimaksud akan kita perbaiki secara bertahap," tuturnya.

Sementara, pembangunan infrastruktur jalan di Pessel terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika tahun 2005 panjang jalan aspal hanya 447.60 Km sekarang bertambah 6 persen tahun 2009.

"Bertambah sepanjang 134,50 kilometer dari semula, menjadi 582.10 Km tahun 2009," ucapnya.

Menurutnya, peran PNPM dan kegiatan manunggal tahun 2009 juga sangat membantu dalam peningkatan jalan ini.

Bupati Pessel akan Ekspos Pengembangan Pelabuhan Panasahan

Bupati Pessel akan Ekspos Pengembangan Pelabuhan Panasahan
print send pdf
Selasa, 21 Desember 2010 | 14:28:00 WIB

Painan, Desember----

Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit akan melakukan ekspos pemberdayaan pengembangan Pelabuhan Panasahan bersama pengusaha Crude Palm Oil (CPO) dari Pessel dan Muko Muko Provinsi Bengkulu, Rabu (22/12).

"Ekspos ini akan dilakukan pukul 10.00 WIB di rumah dinas Bupati Pessel," kata Kabag Humas dan Dokumentasi Setdakab Pessel, Sabrul Bayang pada pesisirselatan.go.id di ruangannya, Selasa (21/12)

Pelabuhan ini katanya, akan diberdayakan untuk bongkar muat hasil kebun sawit dan memudahkan dalam akses transportasi selain melalui jalan darat.

Sedangkan dalam ekspos nanti, Bupati Pessel juga akan didampingi Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang sekaligus pada pukul 14.00 WIB direncanakan membuka MTQ Kabupaten ke-35 di Kecamatan Basa IV Balai Tapan.

Pelabuhan Panasahan adalah sebuah dermaga yang berlokasi di Pantai Teluk Painan, sekitar 1,5 kilometer dari pusat Kota. Kini belum banyak kapal yang singgah di dermaga ini, tetapi lokasi ini selalu ramai setiap sore didatangi pengunjung dan warga setempat untuk memancing serta menikmati matahari terbenam.

Harga Gambir Anjlok Di Pesisir Selatan

Harga Gambir Anjlok Di Pesisir Selatan
print send pdf
Desember 2010

Painan Desember---
Petani gambir Pesisir Selatan mengeluhkan harga gambir saat ini. Pasalnya, harga komoditi tersebut anjlok sejak sepekan terakhir ditingkat petani. Dari harga sebelumnya Rp20.000 kini menjadi Rp15.000 per kilogram. November lalu harga getah gambir kering ini sempat berada pada posisi Rp26 ribu per kilogram. Sementara, harga daun gambir basah berada pada posisi Rp1.600,-, perkilogram.

"Harga getah gambir kini turun lagi. Pekan lalu, getah gambir kering Rp.20 Ribu perkilogram, kini hanya Rp.15.000,- perkilogram. Kualitas getah kami bagus, tidak pernah dicampur dengan bahan lain yang membuat anjloknya kwalitas ini. Harga itu sungguh sangat dibawah yang diduga. Jika ini berlanjut, bukan sedikit lagi petani gambir disini banting setir ke pekerjaan lain", ungkap Zal petani gambir di Batangkapas tadi pagi.

Pada beberapa bulan lalu harga gambir ini sempat mandep (bertahan) pada posisi yang sangat rendah ini, yakni Rp.14 Ribu perkilogram. Sehingga membuat petani mengeluh karena, biaya yang harus dikeluarkan untuk keluarga dan upah buruh dalam mengolah gambir basah menjadi gambir kering yang siap untuk dipasarkan saat itu tidak lagi seimbang dengan penghasilan yang didapat sebagai petani gambir.

Idealnya harga gambir kering ditingkat petani diatas Rp.30 Ribu perkilogram. Dengan harga tersebut petani gambir baru bisa bergairah, karena selain keuntungan yang didapat, petani juga akan mendapatkan sedikit ujung (sisa) untuk simpanan keluarganya dari hasil penjualan gambir.
Selain Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan, kini beberapa kecamatan kainnya di Pesisir Selatan seperti Batangkapas, Sutera juga penghasil gambir terbesar di Sumbar. Mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani gambir.

Minggu, 19 Desember 2010

Istana Rapat Bahas Gempa, Gunung Api & Banjir

Istana Rapat Bahas Gempa, Gunung Api & Banjir
Di Bandung berdiri Pusat Riset Kegempabumian. Pusat Riset Kegunungapian nanti di Yogya.
Jum'at, 10 Desember 2010, 10:16 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Sebagai negara yang berada pada zona patahan tektonik aktif dan jalur lingkaran gunung berapi terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi bencana gempa dan letusan gunung berapi yang lebih tinggi dibandingkan berbagai negara lain di dunia. Tahun 2010 ini menjadi saksinya, ketika Gunung Sinabung dan Merapi meletus, serta gempa dan tsunami di Mentawai.

Bahkan, kondisi geologis Indonesia juga disinyalir turut memudahkan terjadinya banjir bandang, seperti yang terjadi di Wasior (Papua), Padang, dan Aceh, beberapa waktu lalu.

“Keunikan posisi geografis dan kondisi geologis Indonesia itu harus  kita jadikan acuan untuk mengantisipasi risiko kebencanaan," Erick Ridzky, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief. "Karena itu, kita perlu membicarakan konsep mitigasi bencana yang ada secara komprehensif. Sebab, ada dugaan kuat bahwa antara bencana tektonik, vulkanik, juga banjir bandang, memiliki kaitan dengan karakteristik geologis kita,” kata Erick kepada VIVAnews.

Untuk membahas antisipasi risiko kebencanaan dan pola mitigasi atas potensi bencana di beberapa lokasi yang menjadi “hot spot”, seperti Siberut, Sumatera dan Gunung Anak Karakatau, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana bersama berbagai lembaga pemerintah dan kalangan pakar kebencanaan.

Acara ini digelar Jumat 10 Desember 2010 siang ini di Istana Presiden. Rapat akan dihadiri petinggi-petinggi lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pokok penanganan bencana. Sejumlah ahli kebencanaan tingkat nasional dan internasional, termasuk pakar gempa bumi kenamaan dari Earth Observatory of Singapore (EOS), Prof. Kerry Sieh, akan hadir.

“Profesor Sieh yang pernah menjadi narasumber dalam pembuatan program dokumenter mengenai “Tsunami Asia” di National Geographic, akan membuka hasil penelitiannya mengenai potensi gempa bumi di Siberut, Sumatera Barat. Banyak ahli yang mempercayai bahwa terjadi gempa besar setiap dua ratus tahun sekali di patahan tektonik Sumatera tersebut,” ujar Erick Ridzky.

Selain itu, Rektor UGM Prof. Sudjarwadi dan pakar geologi asal UGM, Prof. Dwi Korita Karnawati, juga direncanakan hadir. Kehadiran rombongan pakar kebencanaan dari UGM itu terkait dengan rencana pembangunan Pusat Riset Kegunungapian di Yogyakarta, sebagai antisipasi terhadap fenomena keaktifan kembali berbagai gunung berapi di Indonesia.

Sebelumnya, Istana juga terlibat aktif mendukung pembangunan Pusat Riset Kegempabumian di Bandung. Pusat Riset Kegempabumian tersebut direncanakan segera memulai aktifitasnya pada awal tahun depan.

Tsunami Mengintai, Isu Meruyak,,Pak SBY, Tolonglah Kami...

Kamis, 25 November 2010
Tsunami Mengintai, Isu Meruyak
Pak SBY, Tolonglah Kami...
Khairul Jasmi

Pak SBY, kami warga di pesisir Sumbar, mati saja yang belum. Kalaulah Bapak berkantor di Padang, takkan terpicingkan mata oleh bapak, meski malam telah larut. Pak Gubernur kami, sekarang sudah kurus. Kemarin bersama Waka Polda, Wagub, Walikota Padang, mengimbau rakyat untuk tidak resah. Pejabat kami kurang tidur sekarang, Pak. Bagaimana bisa tidur, di mana-mana rakyat ketakutan akan isu gempa besar. Sudahkah Bapak tahu akan hal itu?
Pak SBY yang terhormat...
Maksud hati hendak membangun jalan evakuasi, membangun shelter, mendinding laut, tapi kami tak punya uang. Pemerintah pusat tak peduli. Kami tahu tak peduli, karena kata Bappenas, tak ada dana pusat untuk membuat shelter di Sumbar. Akan Bapak biarkan saja kami mati disapu tsunami, jika monster itu datang?
Sekarang Pak, tiap sebentar isu meruyak, lewat SMS, dari mulut ke mulut, resume rapat interen pejabat pemerintah disebar PNS tak bertanggungjawab. Kalau SMS terorisme, secepat kilat Densus 88 bergerak. Dijemput malamnya orang. Tapi tiba di SMS teror gempa, kenapa tak bisa, Pak?
Kami seperti terhukum mati menunggu eksekusi. Ulama kami sudah bertunas mulutnya memberi nasihat, tapi kami takut juga. Jiwa yang resah adalah penyakit, sedang hati yang riang adalah obat.
Yang terjadi hati kami diperparah oleh pakar. Tim Sembilan yang Bapak bentuk datang ke Padang, hanya untuk bilang: “Itu gempa di Mentawai baru buntutnya, yang akan kita tunggu bapaknya, ini bukan mempertakut, tapi harus disampaikan,” katanya.
Tim ini, melibas urusan BMKG. Padahal negara memercayakan kepada BMKG, namun Tim Sembilan lebih jago dan merasa berkompeten. Maka takutlah seisi kota, takutlah seisi kampung, dari ujung ke ujung. Setelah itu tim hebat tersebut pergi ke Jakarta, ke pangkuan istri dan anak-anaknya. Ketika gempa datang, yang sibuk justru BMKG.
Pak SBY yang tercinta...
Waktu pemilu 80 persen suara rakyat Sumbar untuk Bapak, maka sewajarlah kini, ketika kami memerlukan bantuan, Bapak bantu kami. Suratkabar Singgalang menawarkan, agar laut Sumbar didinding. Biayanya takkan sampai Rp20 triliun. Sekali angguk saja oleh Bapak, beres semua. Ini lebih penting dibanding Jembatan Selat Sunda.
Dinding laut itu ada di Jepang, di Korea dan di sejumlah negara lainnya. Bentuknya seperti Tembok Cina. Bisa untuk jalan di atasnya. Kira-kira tingginya 10 sampai 15 meter. Panjangnya, orang PU yang bisa mengukurnya Pak. Sekalian bisa untuk lokasi rekreasi, bahkan jalan tol bisa dibuat di atasnya Pak. Bukankah Bapak akan membuat jalur lintas barat Sumatra? Dinding laut itu saja jadikan jalan. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau.
Bisa Bapak bayangkan musibah tsunami Aceh, untuk rehab rekon (RR)nya saja habis uang minimal Rp75 triliun. Kerugian yang terjadi, empat kali lipatnya, barangkali. Akibat amuk alam ini, tidak kurang dari 132 ribu orang Aceh meninggal dan 37 ribu orang dinyatakan hilang.
Apalah artinya yang Rp20 triliun untuk mendinding laut Pak. Atau habis dulu orang Minang oleh tsunami, baru kemudian dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Sumbar.
Okelah, tak ada uang untuk dinding laut, untuk shelter juga boleh. Padang memerlukan setidaknya 100 shelter. Sebanyak itu pula di wilayah lain di Sumbar. Tiap shelter Rp30 miliar. Kata Bappenas, tak ada dana untuk itu. Disuruhnya pemerintah daerah “kreatif”. Itu sama dengan membunuh namanya. Bagaimana perencanaan pembangunan, bisa melupakan mitigasi? Lupa akan nasib rakyat, kecewa berat kami dengan Bappenas.
Hentikanlah agak sejenak membangun jalan tol di Pulau Jawa itu, alihkan uangnya untuk Sumbar. Apakah untuk membangun shelter, escape building, dan jalan evakuasi atau dinding laut.
Pak SBY, jalan evakuasi saja di Padang sudah tujuh tahun tak selesai. Uang untuk membebaskan tanah tak kunjung cukup. Kasihlah kami uang untuk pembebasan jalan itu saja dulu, sudah besar hati kami, Pak. Ini kan tidak, selalu saja jawabannya klise, “pusat tak ada uang untuk pembebasan tanah”.
Kalau untuk proyek biasa, bisa diterima, tapi untuk proyek kemanusiaan, apa tidak bisa pusat turun tangan?
Kadang kami di Sumbar merasa jauh dan sepi sendiri. Kenapa pemerintah pusat tak peduli lagi pada kami. Sedih hati kami di sini.
Mohon temani kami dalam masa-masa sulit ini Pak. Kami sedang gamang. Hanya kepada Tuhan kami bisa mengadu, berdoa, berserah diri.
Kalau Bapak mau membantu, kami tawarkan tujuh hal untuk meminimalkan dampak tsunami di Sumbar. Ketujuhnya dinding laut, relokasi penuh warga pesisir Sumbar, relokasi zone merah saja, buat shelter, buat ecape building, jalur evakuasi, tanam trembesi dan bakau di pantai atau reklamasi. Sampai hari ini, hanya satu yang sudah ada yaitu satu unit shelter yaitu SMA 1 Padang. Itupun bantuan Yayasan Budhi Suci, bukan uang pemerintah.
Pemerintah daerah takkan bisa berbuat apa-apa, kalau pusat tak membantu. Penyakitnya Pak, kementerian dan Bappenas, kalau tak dilobi, tak dihiraukannya nasib rakyat. Apa perlu lagi lobi-lobi semacam itu, sementara kami sedang gundah gulana?
Jika Bapak memerlukan sepucuk surat yang ditandatangani seluruh rakyat, kami siap membuatnya.
Kami tak takut mati Pak, sebab ajal sudah tersurat di Arasy. Mati hari ini, pasti mati. Tapi, bukankah kita perlu berikhtiar? Apalagi rakyat Sumbar adalah bagian integral dari Indonesia.
Pak SBY yang terhormat...
Jujur saja, bangsa yang besar ini, berhutang sejarah pada kami orang Minang. Kami tak minta dibayar, tapi berbuat baiklah pada saat yang tepat. Saatnya sekarang.
Kalau pada 2011 hanya rapat ke rapat saja, janji ke janji saja, maka kami akan menjadi rakyat yang patah arang.
Pak SBY...
Maafkan saya yang sudah lancang menulis seperti ini. Apa boleh buat ditangkap intel pun sudah risiko saya. Tak ada pilihan lain, Bapak harus turun tangan.
Ah, jika saja Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Yamin, Agus Salim, masih hidup, mungkin nasib kami takkan semalang sekarang. Hari ini pasti dipanggilnya Bapak ke rumahnya.
“Tolong kampuang kami ya, Pak Presiden,” kata Hatta, suara beliau antara terdengar dan tidak.
“Tolong itu Sumbar, lumbungnya demokrasi,” kata Sjahrir.
“Demi rakyat jelata yang menderita setiap hari, bantu Ranah Minang,” kata Datuk Tan Malaka.
“Minangkabau adalah libero dalam pembentukan Negara Kesatuan RI, bantu sekarang, rakyatnya sedang nestapa,” kata Pak Yamin.
“Belum bersekolah orang di tempat lain, orang Minang sudah studi ke Belanda, buat sekolah jadikan shelter,” kata Agus Salim.
Tapi tidak. Beliau telah tiada. Kami sepi sendiri Pak Presiden SBY.
Wassalam. (*)

Harga Minyak Goreng Curah Naik

Kab. Pesisir Selatan | Sabtu, 18/12/2010 11:02 WIB

Harga Minyak Goreng Curah Naik

Yoni Safrizal - Padang Ekspres

klik untuk melihat foto

Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok memang menjadi keluhan masyarakat terutama bagi kalangan ibu rumah tangga. Hal ini memang disebabkan karena kenaikan harga ini tidak sejalan dengan peningkatan penghasilan sebagai mana yang terjadi saat ini.

Di Pesisir Selatan (Pessel) herga minyak goren curah di tingkat pedagang kembali naik sejak sepekan terakhir. Kenaikan ini mencapai Rp1.300 perkilogram dari Rp9.700 sebelumnya., sebab saat ini telah mencapai Rp11 ribu perkilogramnya.

"Kebutuhan permintaan jenis minyak goreng curah ini memang tinggi di tingkat pengecer, sebab rata-rata ibu rumah tangga di daerah memang menjadikan minyak curah ini sebagai pilihan karena keterbatasan ekonomi. "Namun penjualan terpaksa dinaikan seiring peningkatan tebusan kepada distributor juga naik," ungkap Siyas 34, pedagang eceran di Pasar infres Painan kemarin.

Walau jenis minyak goreng curah ini mengalami kenaikan sejak 1 pekan terakhir, namun pasokan dari distributur kepada pedagang eceran tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan. Sepeken sebelumnya harga eceran ini masih Rp9.700, namun sekarang telah naik menjadi Rp11 ribu.

"Penjualan minyak gorang kemasan yang dijual di pasar Infres painan ini memang bervariasi tergantung merek, namun untuk jenis minyak goreng jurah sampai sekarang masih bertahan pada angka Rp11 ribu, walau jenis ini yang paling laris" ungkap Marnis 41, pedagang lainya.

Naiknya harga pembelian minyak goreng curah dari pengecer kepada konsumen ibu rumah tangga ini, memang dikeluhkan Desi 31, ibu rumah tangga di Jalan Darwir Painan.

"Walau kenaikan ini hanya berkisar Rp1.300, namun cukup mengejutkan kami sebagai ibu rumah tangga, sebab jika harganya sudah naik akan sulit kembali turun sebagai mana sebelumnya. Padahal kebutuhan terhadap minyak goreng ini merupakan yang utama. Yang kita takutkan, kenaikan harga minyak goreng jurah ini bisa berdampak terhadap kenaikan jenis lain, sementara penghasilan keluarga masih tetap," keluhnya.

Sabtu, 18 Desember 2010

Perlu Investor agar Daerah Tidak Tertinggal

Kab. Pesisir Selatan | Minggu, 12/12/2010 17:08 WIB

Perlu Investor agar Daerah Tidak Tertinggal

Yoni Safrizal - Padang Ekspres

Hingga saat ini kebupaten Pesisir Selatan (Pessel) masih terbelenggu dalam komunitas daerah tertinggal bersamaan dengan 183 kabupaten lainya di Indonesia. Bahkan untuk Sumbar, Pessel masih berada pada posisi ke dua terendah setelah Mentawai.

Enam kriteria yang perlu digenjot agar kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) bisa keluar dari daerah tertinggal adalah dengan cara meningkatkan ekonomi masyarakat, Sumbar Daya Manusia (SDM), prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Untuk menuju agar indikator itu tercapai, maka peran masyarakat agar berperan secara aktif tidak bisa dikesampingkan. Apa lagi peran dari pihak swasta selaku pemilik modal, sebab pertumbuhan ekonomi itu bisa mempengaruhi semua sendi pembangunan yang telah dirancang saat ini.

"Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Ini memang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Akibat keterbatasan yang di miliki oleh Pesisir Selatan (Pessel) inilah, sehingga dukungan penanam modal (investor)  di segala bidang usaha sangat diharapakan untuk kedepanya," ungkap Nasrul Abit, bupati Pesisir Selatan (Pessel) minggu lalu.[]

Warga Temukan Mortir Aktif di Lahan Pertanian

Warga Temukan Mortir Aktif di Lahan Pertanian

Diky Lesmana - Posmetro Padang

Masyarakat Kampung Sungai Liku Kecamatan ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, digegerkan dengan penemuan 4 mortir dan 3 granat nenas aktif oleh salah seorang warga setempat Sabtu (11/12/2010) sekitar pukul 14.00 WIB dilokasi persawahan warga. Ke sembilan alat perang berdaya ledak tinggi tersebut ditemukan dalam kondisi aktif.

Dari informasi yang dirangkum, mortir dan granat nenas tersebut ditemukan oleh Ujang (45) salah seorang petani warga setempat diareal persawahannya.

Siang itu, Ujang sedang bekerja mencangkul sawahnya. Saat melakukan pencakulan itu. Cangkul milik Ujang mengenai salah satu benda keras berupa besi. Dengan rasa penasaran Ujang melakukan penggalian dilokasi itu.

alangkah kagetnya Ujang, saat itu ia menemukan sebuah alat peledak berbentuk mortir dan garnat nenas. Merasa ketajutan, Ujang langsung memberitahukan hal tersebut ke warga yang berada dekat dari loaksi itu. Kemudian, warga juga melaporkan hal tersebut ke pihak Koramil Ranah Pesisir.

Mendapati laporan tersebut, petugas yang berada di Koramil langsung menuju lokasi dan memberitahukan hal penemuan tersebut ke Makodim 0311 Pessel di Painan.

" Berdasarkan informasi diatas kita langsung menuju lokasi penemuan mortir dan granat tersebut," ujar Komandan Unit Intel Kodim 0311 Pessel, Lettu inf Bambang Hermanto kemarin.

Menurutnya, jenis 4 mortir yang ditemukan tersebut merupakan jenis mortir 81 dan 3 granat nenas. Keseluruhan masih dalam kondisi aktif. Diperkirakan, daya ledak mortir tersebut mencapai 200 meter dari pusat letusan.

" Jika benda tersebut meldak saat ditemukan berkemungkinan besar kampung ini akan hancur kena ledakannya. namun, beruntung alat yang memiliki daya ledak tinngi ini ditemukan dengan jinak. Diperkirakan mortir dan granant ini merupakan sisa peninggalan penjajahan belanda," katanya.

Benda ini untuk sementara, akan disimpan di Makodim 0311 Pessel, selanjutnya akan diserahkan ke Paldam I Bukit Barisan untuk diamankan.(harian padang today)

NAGARI AIR HAJI

Air Haji adalah salah satu dari 37 Nagari yang ada di Pesisir Selatan yang terletak 93 km dari Kota Painan Kab. Pesisir Selatan ke arah selatan menuju Prop. Bengkulu.

Asal nama Nagari Air Haji menurut cerita yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat adalah bermula dari “ tapian aia (pinggir sungai) ” di hulu sungai Lubuak Pakih. Ditapian aia tersebut tinggalah seseorang yang baik hati bernama Si Aji. Karena tempatnya yang landai serta airnya yang jernih menjadi daya tarik tersendiri bagi kebanyakan orang untuk datang dan mandi di tapian itu. Begitu digemarinya tapian itu masyarakat menamakannya dengan sebutan “ Tapian Aji ”. Karena kemurahan hati Si Aji masyarakat diperbolehkan untuk tinggal dan membuat dumah didekat tapian tersebut, sehingga tapian tersebut menjadi ramaidan berkembang menjadi sebuah perkampungan penduduk yang mereka namakan “ Aia Aji “. Seiring dengan perkembangan zaman kampung tersebut berkembang menjadi Nagari didalam bahasa Indonesianya disebut “ AIR HAJI ”.

Nagari Air Haji berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Linggo Sari Baganti yang secara geografis memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Nagari Punggasan
Sebelah Selatan : dengan Nagari Indrapura
Sebelah Barat : dengan Samudra Indonesia
Sebelah Timur : dengan Taman Nasional Kerinci Seblat ( TNKS )

Nagari Air Haji terdiri dari 25 Kampung, yakni :
1. Sungai Sirah Hilir
2. Sungai Sirah Mudik
3. Kumpulan Banang
4. Rawang Bakung
5. Labuhan Tanjak
6. Palak Langang
7. Muaro Gadang Barat
8. Muaro Gadang Timur
9. Durian Pandaan
10. Tanjung Medan
11. Tanjung Mudik
12. Alang Sungkai
13. Sikabu
14. Bukit Kaciak
15. Danau
16. Luar Parit
17. Koto Langang
18. Muaro Air Haji
19. Pasar Lamo
20. Koto Panai
21. Koto Merapak
22. Lubuk Buaya
23. Koto Gadang
24. Bukit Silapu
25. Air Sikambing

Topografi Nagari Air Haji terdiri dari daratan dan perbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 2,5 – 17 meter. Kondisi lainnya Nagari Air Haji memiliki sebuah sungai besar yaitu Batang Air Haji yang banyak digunakan penduduk selain untuk sumber air minum dan MCK juga digunakan untuk irigasi persawahan.

Luas wilayah Nagari Air Haji adalah 143,76 km2, sebgian besar wilayahnya merupakan hutan negara yaitu 40,89 %, lahan untuk budidaya pertanian sebesar 39,38 %, sementara lahan untuk pemukiman / perumahan hanya 1,97 %, sisanya yaitu sebesar 17,76 % terdiri dari semak / padang lalang dan lainnya.

Pada akhir tahun 2008 penduduk Nagari Air Haji berjumlah 20.548 jiwa yang terdiri dari 9.730 laki-laki dan 10.817 perempuan dengan jumlah kepala kelurga 5.166 KK. Mata pencaharian penduduk Nagari Air Haji pada umumnya bertani / berkebun, nelayan dan berdagang, sedikit sekali yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri / Swasta.

Hasil produksi pertanian adalah Padi sawah (beras), jagung, ubi kayu, cabe, kacang panjang, kacang tanah dan terung. Hasil perkebunan adalah kelapa sawit, coklat, kelapa, karet gambir dan pinang.
( Sumber : Kantor Wali Nagari Air Haji )

Senin, 13 Desember 2010


Linggo Sari Baganti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia.yang mana namanya diambil dari gunung Linggo di Punggasan & gunung Saribaganti di Air Haji.
Daftar isi
Batas Wilayah
Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Ranah Pesisir di utara dan kecamatan Pancung Soal di selatan. Di timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dan di barat dengan Samudera Hindia.
Sejarah
Secara geneologis, penduduk yang sekarang ini mendiami Nagari Punggasan khususnya dan daerah Kab. Pesisir Selatan bagian selatan kecuali Indopuro umumnya berasal dari Alam Surambi Sungai Pagu di Kab. Solok. Arus perpindahan penduduk tersebut dilakukan menembus bukit barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatas dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasisia Banda Sapuluah (Pesisir Bandar Sepuluh).
Menurut cerita yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, bahwa yang menemukan dan mempelopori perpindahan penduduk dari Alam Surambi Sungai Pagu ke Nagari Punggasan adalah “Inyiak Dubalang Pak Labah”. Beliau adalah seorang Dubalang/Keamanan dalam salah satu suku di Alam Surambi Sungai Pagu yang suka berpetualang mencari daerah-daerah baru.
Berdasarkan kesepakatan rapat Ninik Mamak Alam Surambi Sungai Pagu, dikirimlah rombongan untuk meninjau wilayah temuan Dubalang Pak Labah. Sesampai di bukit Sikai perjalanan tim peninjau diteruskan kearah hilir melalui bukit Kayu Arang, tempat yang ditandai oleh Dubalang Pak Labah dengan membakar sebatang kayu. Ketika malam datang, rombongan beristirahat di bawah sebatang kayu lagan kecil dan daerah tempat beristirahat tersebut kemudian diberi nama “Lagan Ketek” . Kesokan harinya perjalanan dilanjutkan dan bertemu dengan sebatang kayu lagan yang besar. Daerah tersebut kemudian dinamakan “Lagan Gadang”. Rombongan meneruskan perjalanan sampai kesebuah padang yang banyak ditumbuhi oleh kayu dikek. Dari situ mereka melihat juga sebatang pohon embacang, sehingga kedua tempat tersebut dinamai “Kampung Padang Dikek” dan “Kampung Ambacang”. Perpindahan penduduk dari Alam Surambi Sungai Pagu, terbagi atas dua rombongan besar, dimana rombongan pertama berangkat lebih dulu.
Perjalanan Rombongan Pertama
Dari Alam Surambi Sungai Pagu, rombongan pertama kali sampai didaerah “Bukit Sikai”. Karena daerah tersebut sangat jauh dari sungai, rombongan pertama untuk beberapa hari kemudian turun kedaerah “Kampung Akat”. Atas keepakatan bersama, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri arah peninjauan dahulu yaitu kembali ke bukit Sikai melalui Bukit kayu Arang lalu turun ke Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Didua daerah itulah pertama kali taratak dipancang.
Karena berbagai kesulitan berupa gangguan binatang gajah, rombongan kembali ke Bukit Sikai dan turun kebalik bukit tersebut dan sampai di “Bukit Runcing”. Meskipun daerah Bukit Runcing cuma cocok untuk peladangan, rombongan pertama tetap bertahan hingga beberapa kali masa tanam dan sampai kemudian didaerah itu penduduk membuat “pandam pekuburan pertama”. Didaerah Bukit Runcing itu pula terdapat satu lubuk/telaga yang dinamakan “Lubuk Niat”.
Karena berbagai kesulitan, maka kemudian rombongan penduduk kembali menuju Kampung Akat dan setelah beberapa waktu kemudian bergerak lagi menuju arah “Talata”, melalui “Bukit Karang Putih”. Dari Bukit Karang Putih, perjalanan diteruskan melalui “Gunung Merantih Terpanggang”. Di Talata, penduduk sempat membuat mesjid pertama dan terdapat pula pandam pekuburan. Sehingga sampai sekarang terkenal julukan “Lubuk Mesjid di Talata”. Sebagian penduduk ada yang meneruskan perjalanan menuju arah hulu “Air haji” melalui “Bukit Sambung” dan berhenti disebuah gunung yang bernama “Gunung Sari Baganti” dan di gunung tersebut ketua rombongan meninggal dunia.
Penduduk yang bertahan di Talata dulu, karena berbagai gangguan kemudian mengiliri sungai dan bermukim didaerah “Rumah nan Ampek”. Selanjutnya perkampungan diperluas sampai ke “Kampung Jelamu, Sawah Lurahan, Kampung Talawi dan Kampung Solok”. Terakhir diketahui, rombongan penduduk yang sampai di Rumah nan Ampek terdiri dari Suku Chaniago, Panai, Malayu dan Kampai. Itulah sebabnya, daerah tersebut dikenal dengan Rumah Nan Ampek. Pimpinan rombongan ini dikenal dengan “Ninik Mamak Nan Barampek Jalan Ulu, nan manampuah Bukit Barisan dan Pematang Nan Panjang”. Setelah beberapa waktu bermukim karena berbagai gangguan, rombongan Rumah Nan Ampek kembali lagi ke Kampung Akat.
Perpindahan rombongan pertama ini berakhir di Tandikek Ambacang setelah melaui jalan lama yang melewati Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Ditempat tersebut penduduk menetap dan diperkirakan terjadi pada akhir abad XV (± tahun 1490).
Perjalanan Rombongan Kedua
Penduduk yang pindah dari alam surambi Sungai Pagu dan tergabung dalam rombongan kedua dimaksudkan untuk mencari rombongan pertama yang dulu pernah pindah. Rombongan kedua dipecah kedalam dua kelompok yaitu:
Pimpinan kedua kelompok ini dikenal dengan “Ninik Mamak Nan Batujuah” karena dari suku Malayu terdiri dari empat orang ninik mamak dan dari Lareh Nan Tigo ( Suku Chaniago, Sikumbang dan Jambak).
Setelah sampai didua daerah diatas, kedua kelompok yang tergabung dalam rombongan kedua tidaklah menetap, karena tujuannya adalah mencari rombongan pertama dulu. Setelah beberapa lama mencari, tetapi rombongan pertama tidak juga bertemu maka kedua kelompok diatas kemudian bergabung dan menyisiri pantai kearah selatan.
Rombongan kedua pertama kali bermukim di daerah “Katapiang Gadang/Pandan Banyak” yaitu antara muara Sumedang dengan Muara Punggasan. Pada tahap selanjutnya penduduk makin bergeser keselatan sampai didaerah “Damar Condong/Durian Condong” yaitu kira-kira batas antara muara Air Haji dengan Muara Punggasan dan akhirnya setelah sekian lama bermukim, penduduk gelombang kedua berbalik menuju utara dan menetap di Muara Punggasan. Disanalah taratak dipancang, membuat labuah dan tapian mandi. Dimana yang berbakat tani kemudian menjadi petani dan yang berbakat nelayan kemudian menjadi nelayan.
Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa penduduk yang tergabung dalam gelombang pertama perpindahan dari Alam Surambi Sungai Pagu ternyata bermukim di hulu sungai. Akhirnya dalam pertemuan antara penduduk yang tergabung gelombang pertama dengan penduduk yang tergabung dalam gelombang kedua, lahir kesepakatan bahwa diantara yang ber-empat rombongan jalan diulu dengan yang bertujuh dari hilir membuat suatu pemukiman bersama yang disebut “Padang Sabaleh”. Seiring dengan itu dilakukanlah pembagian wilayah kekuasaan diantara mereka yaitu:
  1. Batas yang dapat dilimbur pasang ke hilir adalah kekuasaan orang dihilir (gelombang ke dua) seperti daerah Pasir Nan Panjang, Babang Pamukatan, Nan Babungo Karang, Nan Ba Payuang Waru.
  2. Batas yang dapat dilimbur pasang ke arah Mudik adalah kekuasaan orang yang dihulu (gelombang pertama) seperti daerah Kayu Nan Babniah, Nan Gadang Kalaso Nan Runciang Tanduak, Buah Manih dan Buah Masam.
Hasil pertemuan yang melahirkan kesepakatan Padang Sabaleh inilah yang dipercaya sebagai awal berdirinya Nagari punggasan, ± 1511 M.
Karena pertambahan penduduk maka dilakukanlah perluasan pemukiman dan wilayah pertanian. Rombongan ninik mamak Nan Barampek Jalan di Ulu memperluas areal kearah hulu mengikuti rintisan pertama seperti Rumah Nan Ampek, Sawah Lurahan, Jelamu, Solok dan Kampung Talawi. Suku Malayu mengambil tempat di kampung Limau Antu dan wilayah sekitarnya. Dihilir daerah suku Malayu ditempati oleh suku Kampai. Kemudian karena perkembangan dari kampung Limau Antu, suku Malayu melewati perkampungan suku Jambak menuju daerah Gunung Linggo dan sekitarnya. Penyebaran suku Panai tidak langsung kehilir, tetapi tiap areal kosong yang tidak ada pemiliknya dikuasai oleh suku Panai. Ketiga suku ini, kedepan mempunyai hubungan saling semendo-menyemendo. Khusus penyebaran mengenai penduduk suku Chaniago, karena anggotanya sedikit, perluasan hanya dilakukan pada bagian mudik yaitu di Taruko Baru dan Sawah Ladang saja.
Suku Malayu, Kampai dan Panai kemudian mendirikan Mesjid di kampung Kampai DT. Rajo Bagindo. Kemudian disebut dengan kampuang Mesjid Lama. Beberapa waktu kemudian mesjid diganti dengan mesjid baru didaerah Koto Langang, kampung DT. Rajo Marah. Kemudian dipindahkan lagi kedaerah Padang Kayu Dadiah sehingga mesjid yang berpindah-pindah tersebut dijuluki oleh mesjid bararak.
Sejarah Pemerintahan Adat Nagari Punggasan
Pemerintahan Masa Adat
Pada suatu waktu datang rombongan dari Indrapura, melewati nagari Punggasan menuju Pagaruyung untuk suatu keperluan. Rombongan yang merupakan utusan Tuanku Muhammad Syah (Regen Indrapura) melalui Air Haji terus ke Bukit Laban, tembus ke Limau Antu, kemudian mengilir sampai ke Parit Panjang. Didaerah Parit Panjang, rombongan diserang kerbau liar sehingga jatuh korban seorang dubalang Tuangku Muhammad Syah. Dubalang tersebut dikubur di pandam pekuburan di Tandikek Ambacang. Untuk mengusut kejadian tersebut maka datang Tuangku Muhammad Syah dari Indrapura dengan diiringi oleh Tuangku Imam dari Air Haji. Momen tersebut juga digunakan oleh Tuanku Muhammad Syah, untuk mengangkat/menyusun kepemimpinan adat di Nagari Punggasan. Pimpinan rombongan/ninik mamak yang berempat jalan diulu diangkat menjadi pucuk sukunya masing-masing. Kemudian ninik mamak nan batujuah jalan kudian diangkat pula menjadi pucuki suku masing-masing. Kemudian Tuangku Muhammad Syah sekaligus mengangkat sandi masing masing suku yaitu sandi suku Malayu empat orang, sandi Suku Kampai empat orang, sandi suku Lareh Nan Tigo tiga orang dan sandi suku Panai tiga orang, sehingga jumlah ninik mamak di Nagari Punggasan menjadi 18 orang. Istilah sandi pucuk suku kemudian berubah menjadi istilah Andiko Gadang.
Seiring dengan peristiwa diatas kemudian lahir istilah ; Malayu Nan IV Niniak-V dengan Pucuaknyo, Lareh Nan III-IV dengan Pucuaknyo, Kampai Nan IV Buah Paruik-V dengan Pucuaknyo dan Panai Nan III Ibu-IV dengan Pucuaknyo, sehingga berjumlah 18 orang ninik mamak yang kedepannya menentukan haluan pemerintahan adat di Nagari Punggasan.
Seiring dengan pertambahan penduduk, maka diangkat pula ninik mamak yang langsung berhubungan dengan anak kemenakan atau disebut dengan Andiko Ketek. Sehingga struktur ninik mamak di Nagari Punggasan menjadi “Bajanjang Naik-Batanggo Turun”. Mulai dari Andiko Ketek, terus ke Andiko Gadang dan terkahir berujung ke Pucuk Suku maupun sebaliknya. Masa ini disebut dengan pemerintahan masa Adat.
Pemerintahan Masa Belanda
Pada perkembangan selanjutnya terjadilah pertikaian dalam Nagari Punggasan dimana antara suku yang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Untuk mengamankan keadaan maka dicarilah salah seorang yang paling disegani untuk meredakan suasana dan diberi jabatan “Ketua Adat”. Jabatan tersebut kemudian diisi oleh Si Manju DT. Tan Barain, salah seorang ninik mamak urang nan bajalan di pasiah nan panjang (Orang yang di hilir). Beliaulah yang pertama kali menjadi Pucuk Bulat pemerintahan adat di Nagari Punggasan yang disebut dengan “ Ikek Bulek, Payuang Sakaki”. Walaupun sudah ada Ketua Adat, pertikaian antar suku tidak juga teratasi.
Pada bulan April tahun 1690 M, empat orang pangulu di Kanagarian Punggasan menemui belanda di Pulau Cingkuak, Painan. Maksud kedatangan pangulu tersebut adalah untuk meminta bantuan Belanda untuk meredakan suasana dan mengembalikan kekuatan para pangulu di Kanagarian Punggasan. setelah selama empat hari berunding dengan panglima Belanda yang bernama Pieter, maka Belanda setuju untuk ikut campur urusan Nagari Punggasan.
Tindakan pertama yang dilakukan Belanda adalah mengubah istilah Ketua Adat menjadi istilah “Puncak “ yang artinya sangat tinggi dan sangat dimuliakan. Pada perkembangannya, istilah Puncak berkembang menjadi “Pamuncak” dan terkahir menjadi “Muncak”. Setelah sekian lama berubah lagi menjadi istilah “Kepala Nagari”. Sejak itulah fungsi Ketua Adat diambil oleh Kepala Nagari. Pada masa perubahan Jabatan Ketua Adat menjadi Kepala Nagari tersebut disyaratkan bahwa yang akan menjadi Kepala Nagari haruslah dari Pucuk Suku. Beberapa orang yang pernah menjadi Kepala Nagari Di Kanagarian Punggasan adalah sebagai berikut:
  1. Doeri DT. Tan Maruhun Tahun 1837-1860
  2. Laram DT. Tan Batuah Tahun 1860-1873
  3. Saidi DT. Majo Dirajo (Muncak Gapuak) Tahun 1873-1883
  4. Abdul Kadir DT. Bagindo Tan Ameh (Muncak Pensiun) Tahun 1883-1892
  5. Adam DT. Tan Batuah Tahun 1892-1981
  6. Ma’i DT. Bagindo Tan Ameh Tahun 1919-1922
  7. Narus DT. Tan Maruhun Tahun 1922-1942*
  8. Mundo Tahun 1942-1945
  9. H. Abdul Rahman Tahun 1945-1950
  10. H. M. Sunar DT. Tan Batuah Tahun 1963-1967
  11. Abusalam Talangai Sati Tahun 1967-1970
  12. H. M. Songer Tahun 1970-1973
  • Narus DT. Tan Maruhun diakhir tahun 1942 dipecat oleh Jepang
Masa Pemerintahan Republik Indonesia
Tanggal 12 Mei 1946 keluar maklumat Residen Sumatera Tengah yang menyatakan jabatan Kepala Nagari berubah menjadi Wali Nagari. Kedudukan pangulu suku dan pengulu lainnya dihapus dan diganti dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN). Pada saat itu di Nagari Punggasan sebanyak 30 orang yang dipilh dari cerdik pandai dan pangulu-pangulu yang ada dinagari punggasan.
Pada tanggal 10 Juni 1946 di Nagari Punggasan diadakan pemilihan umum untuk memilih Wali Nagari. Setelah pemilu berakhir, terpilihlah H. Abdul Rahman sebagai Wali Nagari Punggasan. Untuk membantu Wali Nagari diangkat 5 orang Dewan Harian Nagari (DHN) yang bertugas sebagai tata usaha. Disamping itu diangkat pula Komite Nasional dan seorang Ketua Pemuda. Untuk mengurus rakyat secara langsung, diangkat Wali Kampung. Pada masa agresi ke II Belanda diangkat pula seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Wali Perang.
Setelah pemulihan keamanan, status pemerintahan di Nagari Punggasan dirubah. Wali Nagari dihapuskan dan diganti dengan Jurai. Nagari Punggasan pada masa itu terdiri atas tiga Jurai yaitu: 1. Jurai Gunung Sakti, dipimpin ole Yazid DT. Maharajo Dirajo 2. Jurai Bukit Sarai, dipimpin oleh Jabar DT. Bandaharo Panjang 3. Jurai Bungo Karang, dipimpin oleh Chairuman DT. Rajo Indo Diatas Jurai terdapat Wali Wilayah yang statusnya sama dengan Camat pada saat ini. Jurai ternyata tidak juga bertahan lama dan beberapa waktu kemudian kembali lagi ke Wali Nagari.
Susunan Pemerintahan Adat Nagari Punggasan
Orang Tua Adat : 1. H. M. Sunar Dt. Tan Batuah 2. Kasip Dt. Tan Barain Ketua : 1. Jamaluddin Dt. Majo Ayo Ketua II : 2. Jama’an Dt. Rajo Panghulu Sekretaris : 3. Hasan Basri Dt. Rajo Adil Sekretari II : 4. Ajis Syam Wk. Dt. Bagindo Rajo Bendahara : 5. Sukarnison Dt. Rajo Mangkuto
Bagian seksi-seksi : Seksi Kekayaan Nagari 1. Ketua : Pamas Dt. Majo Dirajo 2. Wk. Ketua : Ahmad Nurdin Wk. Bandaro Panai 3. Anggota : Hadis Dt. Dio Nan Sati Anggota : Arif Wk. Imam Batua Anggota : Yusmaniati Anggota : Kepala Desa Pasa Punggasan
Seksi Perdamaian Adat 1. Ketua : Alis Dt. Mangkuto Basa 2. Wk. Ketua : B. Dt. Rajo Mudo 3. Anggota : Busmal Dt. Rajo Alam Anggota : Kadir Dt. Tan Moliah Anggota : Murni S Anggota : Kepala Desa Punggasan Timur
Seksi Pembinaan Adat dan Pengembangan Adat : 1. Ketua : Siri Dt. Bdr Putiah 2. Wk. Ketua : 3. Anggota : Mak Ukir Manti SM Dirajo Anggota : Enek Manti Melayu IV Niniak Anggota : Syahril Labai Mandaro Anggota : Kepala desa Punggasan Utara
Seksi Peningkatan Kesejahteraan Anak Nagari: 1. Ketua : Syair Dt. Tua 2. Wk. Ketua : Jamaluddin Dt. Rajo Ayo 3. Anggota : Jadi Dt. Rajo Silayo Anggota : Siam Dt. Rajo Bangkeh Anggota : Gadi Alui Anggota : Kepala desa Lagan G. Hilir
Seksi Keuangan Nagari 1. Ketua : Kasip Dt. Mulia 2. Wk Ketua : Tamar Dt. Bagindo Arab 3. Anggota : Dalas Rajo Lelo Anggota : Rosna Anggota : Nurjana. K Anggota : Kasimar Manti Bdr Jambak Anggota : Kepala Desa Padang IX Punggasan. Dalam tatanan adat kenagarian Punggasan terdapat satu istilah yang menunjukkan status Ninik Mamak/strata Kepenghuluan di KAN Punggasan yang berbunyi “Ikek Ampek Payuang Sakaki” maksudnya Ketua Kerapatan Adat Nagari Punggasan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya dibantu oleh empat orang ninik mamak yang berfungsi sebagai penghulu pucuk suku. Suku-suku di Kanagarian Punggasan, terdiri dari suku Malayu, Panai, Kampai, Chaniago, Jambak dan Sikumbang. Tetapi beberapa suku mempunyai satu pucuk yang sama seperti suku Chaniago, Jambak dan Sikumbang yang menghimpun diri dalam “Lareh Nan Tigo”.
Ketua KAN haruslah berasal atau dipilih dari penghulu pucuk atau setidak-tidaknya berasal dari keluarga pangulu pucuk suku atau lazim disebut dengan “Kaum Kapucukan”. Mengenai kedudukan “Urang Tuo Adat”, mempunyai fungsi sebagai penasehat bagi pelaksanaan tugas KAN. Orang yang diangkat menjadi Urang Tuo Adat adalah orang-orang yang disegani dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat maupun tentang segala aspek kenagarian Punggasan. Meskipun fungsinya hanya sebagai penasehat, namun dalam tataran pelaksanaannya adalah orang yang mempunyai pengaruh menentukan dalam nagari Punggasan atau setidak-tidaknya pengaruh terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan adat. Ketua KAN maupun Urang Tuo Adat haruslah bergelar Datuak.
Setingkat di bawah Pangulu Pucuk Suku, terdapat pangulu “Andiko Gadang” yang berfungsi sebagai Pengulu Kaum. Pada tingkat selanjutnya, pangulu Andiko Gadang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pangulu “Andiko Ketek” yang dalam fungsinya bertindak sebagai pangulu di jurai-jurainya masing-masing. Pangulu Andiko Keteklah yang langsung berhubungan dengan anak kamanakan.
Disamping dibantu oleh Pangulu Andiko Gadang, Pucuk Suku juga dibantu oleh “Panungkek Pucuak Suku”. Panungkek Pucuak Suku bertugas untuk menggantikan pangulu Pucuk Suku apabila dia berhalangan atau apabila pangulu Pucuk Suku sudah uzur, maka segala tugas dan kewenangannya dijalankan oleh Panungkek Pangulu Pucuk Suku.
Selanjutnya dibawah ini data tentang jabatan-jabatan adat dalam Kenagarian Punggasan
NO SUKU PUCUK SUKU ANDIKO GADANG 1 Malayu IV Niniak DT. Tan Bagindo Ameh a. Malayu Tangah : DT. Tan Barain b. Malayu Durian : DT. Marajo Pangulu c. Malayu Koto Kaciak : DT. Dio Nan Sati d. Malayu Beriang : DT. Rajo Silayo
2 Panai III Ibu DT. Tan Batuah a. Panai Lundang : DT. Sampono Mudo b. Panai Tangah : DT. Rajo Alam c. Panai Tanjung: DT. Panji Alam Batuah 3 Kampai Nan IV Buah Paruik DT. Tan Maruhun a. Kampai Sawah Laweh: DT. Mandaro Putiah c. Kampai Tangah: DT. Bagindo Sulaiman c. Kampai Bendang: DT. Magek Batuah d. Kampai Nyiur Gading: DT. Tan Mangunsi 4 Lareh Nan Tigo DT. Bandaro Sati a. Suku Jambak: DT. Mangkuto Basa b. Suku Sikumbang: DT. Rangkayo Basa
Untuk lebih lengkap, dibawah ini dituliskan data tentang jabatan-jabatan adat lain pada tingkat suku yaitu suku Malayu Nan IV Niniak.
Pucuak Suku Malayu IV Niniak : DT. Bagindo Tan Ameh Dubalang : Panduko Alah Manti/Sambungan Kato : Sutan Sinaro Panungkek pucuak Suku : DT. Rajo Adil Andiko Ketek 1. DT. Rajo Bangke 2. DT. Rajo Rayo 3. DT. Pintu Langik 4. DT. Bagindo Rajo 5. DT. Mandaro Panjang 6. DT. Rajo Hitam 7. DT. Rajo Muliah 8. DT. Rajo Magek 9. DT. Lelo Mandaro 10. DT.  Malayu Tangah a. Andiko Gadang : DT. Tan Barain b. Andiko Ketek :vTuah  DT. Rajo Barain c. Manti : Bagindo Barain d. Dubalang : Panduko Barain

 Malayu Durian a. Andiko Gadang : DT. Marajo Pangulu b. Andiko Ketek :
v DT. Rajo Manang c. Manti : Bagindo Manang d. Dubalang : Panduko Manang
 Malayu Koto Kaciak a. Andiko Gadang : DT. Dio Nan Sati b. Andikov Ketek : DT. Rajo Api c. Manti : Bagindo Api d. Dubalang : Panduko Api
 Malayu Beriang a. Andiko Gadang : DT. Rajo Silayo b. Andiko Ketek :v DT. Rajo Koto c. Manti : Bagindo Koto d. Dubalang : Panduko Koto
Nagari-nagari di Linggo Sari Baganti
Ada 7 nagari di kecamatan ini pasca pemekaran nagari yaitu Punggasan Utara, Punggasan Timur,Padang XI Punggasan, Punggasan,Lagan Mudik Punggasan, Lagan Hilir Punggasan dan Air Haji.
Selanjutnya desa-desa yang ada di ke-7 nagari tersebut adalah : 1. Aia Haji Barat, 2. Pasa Bk. Aia Haji 3. Rantau Simalenang 4. Aia Haji Tangah 5. Pasa Aia Haji 6. Aia Haji Tenggara 7. Punggasan Timur 8. Pasa Punggasan 9. Padang XI Punggasan 10. Punggasan Utara 11. Lagan Hilia Punggasan 12. Lagan Mudiak Punggasan

Kearifan Lokal
Kearifan lokal komunitas nelayan di Punggasan sudah berlangsung sejak berabad-abad. Kearifan tradisional lahir, terbentuk dan menjadi ketentuan hukum adat yang mengikat seiring dengan berjalannya roda peradaban. Perobahan terhadap materi-materi hukum adat pantai tersebut selalu dilakukan dalam rangka mensinergiskan dengan perkembangan teknologi alat tangkap. Namun demikian muara dari pengaturan maupun perobahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut tetaplah pada cara bagaimana supaya kelestarian SDA Kelautan/Perikanan tetap terjaga.
Pada komunitas nelayan Punggasan, hidup suatu kerifan tradisional yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum adat yang dipatuhi oleh mereka. Bahkan nelayan-nelayan tradisional daerah lain yang kebetulan berhubungan dengan nelayan maupun yang merapat di pantai punggasan juga harus menghormati ketentuan tersebut. Atau dengan kata lain ketentuan hukum adat kelautan yang hidup dan berkembang dilingkungan komunitas nelayan Punggasan juga mengikat nelayan diluar komunitasnya. Ketentuan tersebut baru mengikat apabila para nelayan diluar nelayan Punggasan telah mengetahui keberadaan ketentuan tersebut.
Beberapa waktu yang lewat, sekitar tahun 1980-an, hukum adat kelautan yang dianut oleh komunitas nelayan Pungggasan tersebut mulai dituliskan dalam bentuk pasal-pasal. Didalam kodevikasi hukum adat kelautan Punggasan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran berat ataupun ringan pelanggaran ringan, berikut dengan sanksinya. Tetapi setelah beberapa waktu berjalan, kodevikasi hukum adat kelautan Punggasan tersebut hilang. Akhirnya ketika terjadi persoalan antara nelayan Air Haji dengan nelayan Punggasan mengenai keberadaan kapal Pukat hamparan Dasar yang beroperasi di wilayah laut Punggasan, barulah ketentuan tersebut dituliskan lagi.
Kecamatan
Lambang Kabupaten Pesisir Selatan

Museum template.gif 
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.






Share by : id.wikipedia.org/wiki/Linggo_Sari_Baganti,_Pesisir_Selatan

Cari Blog Ini

ANGGOTA